ledifha.com – JAKARTA – otoritas kembali memberikan kesempatan terhadap penduduk untuk mendapatkan sarana PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100 persen sampai Desember 2024.
Menteri Koordinator (Menko) Sektor Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hal ini telah terjadi disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada rapat beberapa hari yang mana lalu.
Sebelumnya, di aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024, mulai 1 Juli hingga 31 Desember 2024, besaran PPN DTP yang digunakan diberikan belaka sebesar 50% PPN yang mana terutang dari dasar pengenaan pajak (DPP) sampai dengan Mata Uang Rupiah 2 miliar dengan nilai jual paling berbagai Rupiah 5 miliar.
“Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan insentif pajak pertambahan nilai yang digunakan ditanggung pemerintah (PPNDTP) untuk sektor perumahan dimana insentif PPNDTP akan diberikan sebesar 100% Hal ini sampai dengan bulan Desember 2024. Dimana PMK nya akan disiapkan oleh Ibu Menteri Keuangan,” terang Airlangga ketika ditemui usai Dialog Perekonomian bertema Peran juga Potensial Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2045 pada Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Airlangga menambahkan, pemerintah juga menambah kuota pembiayaan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Modal Perumahan (FLPP) dari semula 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit.
“Jadi dengan dua kebijakan yang dimaksud yang mana berlaku nanti untuk 1 September,” jelasnya.
Airlangga berharap, kebijakan ini akan mengupayakan kemampuan daripada kelas menengah untuk menyokong sektor konstruksi. Sebab sebagaimana diketahui, sektor pembangunan kemudian perumahan itu multiplier efeknya tinggi.
Lebih lanjut Airlangga menekankan bahwa pemberian insentif bagi sektor perumahan menjadi hal yang tersebut penting lantaran sektor perumahan menjadi pengeluaran terbesar kedua bagi rakyat kelas menengah.
Apalagi, kelas menengah mempunyai peran strategis untuk memperkuat perekonomian. Oleh sebab itu untuk menjaga kelas menengah ini, pemerintah perlu menggalakkan pertumbuhan perekonomian yang mana stabil juga tinggi.
Diungkapkan Airlangga, untuk menggalang kelas menengah, pemerintah sejatinya telah terjadi meluncurkan beberapa kegiatan antara lain, acara pengamanan sosial, insentif pajak, kartu prakerja, jaminan kehilangan pekerjaan PBI, pembayaran iuran yang dimaksud ditanggung pemerintah untuk kesehatan.Kemudian juga kredit perniagaan rakyat juga berbagai inisiatif ini diharapkan bisa saja menahan total kelas menengah.