ledifha.com – JAKARTA – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) mendapat penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai Peringkat Pertama Bank Penyalur Belanja pemerintahan Terbesar semester I/2024.
Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman mengatakan, pihaknya akan terus berazam untuk mengoptimalkan penyelenggaraan APBN. Sehingga berbagai perubahan di rangka pelaksanaan APBN.
“Baik pada hal cara pembayaran maupun pengelolaan dananya, dapat terus ditingkatkan,” terangnya, Rabu (28/8/2024).
Menurutnya, belanja pemerintah merupakan game changer bagi perkembangan ekonomi Indonesia, khususnya Jatim,di berada dalam berbagai tantangan yang tersebut ada. Sehingga dengan kelancaran belanja otomatis akan semakin meningkatkan akselerasi dan juga kualitas spending pemerintah.
“Jadi berbagai sasaran output juga outcome dapat tercapai dengan maksimal,” ucap Busrul.
Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Jatim, hingga 31 Juli 2024, kredit inisiatif tersalur sebesar Rp27,82 triliun untuk 643,6 ribu debitur. Kredit inisiatif yang dimaksud didominasi oleh penyaluran KUR (yaitu skema mikro, kecil, supermi, kemudian TKI) yang mencapai Rp27,30 triliun juga sudah pernah tersalur untuk 519 ribu debitur.
Kemudian penyaluran UMi sebesar Rp516,03 miliar untuk 124 debitur. Selanjutnya, penyaluran FLPP di area Jawa Timur mencapai Rp595,40 miliar sebanyak 5.116 rumah. Bank Jatim sediri sukses menyalurkan kredit acara sebesar Rp2,20 triliun dengan jumlah total debitur sebesar 16.987.
“Kami meyakini dengan menyediakan akses keuangan yang digunakan lebih besar mudah dan juga produk-produk yang mana sesuai dengan keinginan UMKM, Bank Jatim dapat membantu para pelaku UMKM untuk mencapai prospek maksimal,” tegas Busrul.
Kemudian untuk tabungan pemerintah tempat pada Jawa Timur per 31 Juli 2024, Bank Jatim sudah mengurus 39 RKUD (provinsi/kabupaten/kota) dengan dana pagu APBN yang digunakan dikelola sebesar Rp63,49 triliun. Selain itu, BJTM juga menghimpun 7.379 RKD (desa) dengan dana pagu APBN dikelola Rp7,71 triliun.