ledifha.com – DEN HAAG – Mongolia harus menahan Presiden Rusia Vladimir Pemimpin Rusia akibat negara itu adalah anggota Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), menurut juru bicara badan yang dimaksud bermarkas di area Den Haag itu.
Putin dijadwalkan mengunjungi negara tetangga Rusia itu pada Mulai Pekan (2/9/2024), untuk memperingati ulang tahun ke-85 pertempuran besar Perang Planet II.
Secara teori, hal itu akan membuatnya berisiko ditangkap berdasarkan surat perintah “kejahatan perang” ICC, dikarenakan Ulaanbaatar mengakui yurisdiksi pengadilan tersebut.
“Semua negara yang digunakan melakukan penandatanganan Statuta Roma mempunyai kewajiban untuk bekerja mirip sesuai dengan Bab IX,” ungkap juru bicara ICC Fadi el-Abdallah terhadap BBC pada Jumat.
Statuta Roma adalah perjanjian internasional yang digunakan membentuk pengadilan tersebut, yang dimaksud diratifikasi Mongolia pada tahun 2002.
“Jika tidaklah ada kerja sama, hakim ICC dapat menimbulkan temuan terkait hal itu lalu memberi tahu Majelis Negara Pihak tentang hal itu. Majelis kemudian akan mengambil tindakan apa pun yang tersebut dianggapnya tepat,” papar el-Abdallah.
Statuta Roma memberikan pengecualian jikalau penangkapan seseorang akan “melanggar kewajiban perjanjian” dengan negara lain atau melanggar “kekebalan diplomatik seseorang atau properti negara ketiga.”
Ukraina juga sudah mengajukan permintaan resmi terhadap Mongolia untuk menangkap Putin, menurut pemerintah di tempat Kiev.
“Moskow tiada miliki kegelisahan tentang surat perintah ICC,” ujar juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan terhadap wartawan sebelumnya pada Jumat, dengan mencatatkan data semua kemungkinan permasalahan mengenai kunjungan Pemimpin Rusia telah lama “diselesaikan secara terpisah” sebelumnya.
ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan Kepala Negara Rusia pada bulan Maret 2023, menuduh presiden Rusia melakukan “deportasi penduduk (anak-anak) yang dimaksud melanggar hukum” kemudian “pemindahan penduduk (anak-anak) yang melanggar hukum dari wilayah pendudukan tanah Ukraina ke Federasi Rusia.”