ledifha.com – Modal lokal yang digunakan kreatif punya formulasi kuat untuk mewujudkan masa depan yang mana inklusif serta berkelanjutan
Lombok Barat – Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN, Evi Mulyani memandang utilisasi keuangan lokal yang digunakan kreatif pada masa kini dapat menjadi solusi pada membiayai berbagai proyek pengerjaan yang tersebut berkelanjutan.
"Ini sangat relevan dengan SDGs 2030… kami meninjau pembiayaan lokal yang tersebut kreatif menjadi salah satu pilar yang harus terus berkembang," ucapannya pada konferensi internasional sektor masyarakat bertajuk Creative Local Finance to Achieve Sustainable Development Goals 2030 di tempat Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Rabu.
Evi menjelaskan pengerjaan sektor ekonomi suatu negara tidaklah dapat dilepaskan dari peran sektor keuangan. Keberadaan sektor keuangan turut berkontribusi terhadap perkembangan sektor ekonomi yang digunakan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs 2030.
Menurutnya, pemanfaatan pembiayaan lokal yang dimaksud kreatif atau creative local finance dapat berperan di pemberdayaan rakyat dan juga menggalakkan pembaharuan pada tingkat akar rumput. Isu keterbatasan kemampuan keuangan yang tersebut acapkali dihadapi oleh pemerintah tempat dapat diatasi dengan pembiayaan lokal yang digunakan kreatif tersebut.
"Pembiayaan lokal yang mana kreatif punya formulasi kuat untuk mewujudkan masa depan yang dimaksud inklusif lalu berkelanjutan," kata Evi.
Dalam konferensi yang dimaksud berlangsung pada 11-12 September 2024 tersebut, para akademisi dari berbagai perguruan tinggi mendiskusikan juga merumuskan inisiatif baru terkait pembiayaan alternatif yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah area di membiayai proyek konstruksi infrastruktur.
Senior Capacity Building and Training Economist dari Asian Development Bank Institute (ADBI), Riznaldi Akbar, mengungkapkan dukungan pendanaan sektor rakyat pada waktu ini seperti pengembangan perniagaan mikro, kecil, kemudian menengah (UMKM) tiada serta-merta tergantung dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara atau APBN.
pemerintahan wilayah harus lebih lanjut kreatif pada mencari sumber-sumber pendanaan untuk pembiayaan sektor umum agar bukan lagi bergantung terhadap dana transaksi pemerintah pusat.
"Kita harus kreatif menggandeng korporasi atau sektor swasta, maupun juga lembaga multilateral," kata Akbar.
Informasi Kementerian Keuangan menyebutkan pemerintah area yang mana memanfaatkan infrastruktur pinjaman wilayah masih terbilang sedikit. Jumlah pinjaman wilayah selama periode tahun 2018 sampai 2022 rata-rata hanya saja sebesar Rp9,73 triliun.
Walau ada minat dari beberapa pemerintahan daerah, namun belum ada yang digunakan menerbitkan obligasi atau sukuk daerah.
Kasubdit Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, Radies Kusprihanto Purbo, menuturkan bahwa peran swasta sebagai mitra pengerjaan melalui skema kerja serupa pemerintah serta badan usaha (KPBU) perlu terus didorong agar mampu menjadi sumber keuangan alternatif untuk membiayai perkembangan sektor publik.