ledifha.com – Tidak ada bahasan mirip sekali mengenai posisi, baik antara Sri Mulyani juga Prabowo maupun secara keseluruhan kabinet
Jakarta – Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengungkapkan, tidak ada ada pembahasan mengenai tawaran tempat menteri dalam kabinet baru terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika konferensi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto Mulai Pekan (9/9) lalu.
“Tidak ada bahasan identik sekali mengenai posisi, baik antara Sri Mulyani kemudian Prabowo maupun secara keseluruhan kabinet,” kata Thomas terhadap media pada kantor Kementerian Keuangan di area Jakarta, Rabu.
Thomas menyatakan, konferensi yang disebutkan hanya saja mendiskusikan substansi Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara (APBN), baik untuk tahun anggaran 2024 maupun 2025.
Seperti yang diungkapkan oleh Sri Mulyani sebelumnya melalui akun Instagram resmi @smindrawati, pertemuan itu mendiskusikan pelaksanaan juga outlook APBN 2024 yang mana akan ditutup pada Desember 2024 di tempat bawah kepemimpinan presiden terpilih.
Dengan demikian, Prabowo sebagai calon presiden berikutnya mengetahui detail perkembangan pelaksanaan APBN yang digunakan sedang berjalan.
Laporan berikutnya yakni mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Rancangan APBN (RAPBN 2025) di tempat DPR lalu arahan-arahan presiden terpilih mengenai berbagai usulan inisiatif kemudian anggaran yang disediakan untuk periode 2024-2029.
Menurut Thomas, konferensi itu berlangsung sekitar 2,5 jam dengan nuansa yang dimaksud hangat. Sri Mulyani pun turut menginformasikan dinamika perekonomian global terhadap Prabowo.
Untuk diketahui, salah satu hasil rapat Sri Mulyani dengan Prabowo adalah inovasi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) pada Postur Sementara APBN 2025 yang tersebut meningkat dari Rp1.094,66 triliun pada usulan sebelumnya menjadi Rp1.160,09 triliun.
Namun, tidaklah terjadi peningkatan alokasi anggaran untuk belanja pemerintah pusat (BPP) dari kesepakatan terakhir yang tersebut disetujui bersatu Badan Anggaran (Banggar) DPR pada pekan lalu, yakni sebesar Rp2.701,44 triliun.
Sebab, pembaharuan anggaran belanja K/L merupakan hasil perubahan anggaran belanja dari non-K/L yang mana berubah dari Rp1.606,8 triliun menjadi Rp1.541,4 triliun.
Pos belanja non-K/L yang tersebut mengalami pengurangan adalah Proyek Pengelolaan Belanja Lainnya yang dimaksud turun dari Rp556,7 triliun menjadi Rp491,2 triliun. Sementara pos belanja lainnya tidaklah mengalami perubahan.
Adapun Postur Sementara APBN 2025 berdasarkan kesepakatan terakhir antara Kemenkeu dengan Banggar DPR RI yaitu defisit Rp616,19 triliun atau 2,53 persen terhadap hasil domestik bruto (PDB), pendapatan negara Rp3.005,1 triliun, belanja negara Rp3.621,3 triliun, keseimbangan primer defisit Rp63,33 triliun, serta pembiayaan anggaran Rp616,2 triliun.
Terdapat pembaharuan nilai pendapatan negara lalu belanja negara dari yang diberitahukan ketika Nota Keuangan pertengahan Agustus lalu oleh sebab itu kenaikan target penerimaan negara bukanlah pajak (PNBP) serta belanja pemerintah pusat (BPP) masing-masing Rp8,2 triliun.
Dengan demikian, PNBP tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp513,6 triliun dari Rp505,4 triliun, sedangkan BPP menjadi Rp2.701,4 triliun dari Rp2.693,2 triliun.