ledifha.com – JAKARTA – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mencatatkan tunjangan Menteri di dalam Kabinet Indonesia Maju mampu dianggap wasted resources atau belanja yang mana mubazir, lantaran masa jabatan mereka cuma berlaku 2-1 bulan atau berakhir pada Oktober 2024.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak (reshuffle) jajaran kabinet Indonesia Maju. Pada Agustus 2024, Presiden mengangkat Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan juga HAM kemudian Rosan roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Kesepahaman Penanaman Modal.
Terbaru atau tepat pada Rabu (11/9/2024) Kepala Negara melantik Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam Istana Negara. Gus Ipul menggantikan kedudukan Tri Rismaharini yang digunakan mundur usai mendaftar sebagai calon Gubernur Jawa Timur (Jatim). Namun, uang tunjangan pensiun yang digunakan diperoleh tiga Menteri Jokowi menjadi perhatian, sebab belaka menjabat 2-1 bulan saja.
“Meski belaka 1-2 bulan menjabat, beban belanja negara untuk tunjangan kemudian hak pensiun menteri sanggup dianggap wasted resources ya, belanja yang tersebut mubazir,” ujar Bhima untuk MNC Portal.
Adapun, tunjangan pensiun Menteri diatur pada Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan juga Bekas Menteri Negara juga Janda/Dudanya.Dari beleid tersebut, Pasal 10 mencatatkan data bahwa Menteri Negara yang mana berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Lebih lanjut, Pasal 11 mengatur mengenai jumlah keseluruhan pensiun yang mana didapatkan oleh Menteri setelahnya usai masa jabatan.
Aturan yang dimaksud menjelaskan bahwa uang pensiun yang tersebut didapat ditetapkan sesuai lamanya masa jabatan.
Tak hanya sekali itu, Bhima memandang disaat yang identik beban negara masuk di pos belanja pegawai, yang dimaksud totalnya sudah ada jumbo Rp460,8 triliun atau setara 18 persen dari belanja pemerintah pusat. Ruang fiskal pum sedang sempit, ada perasaan khawatir defisit APBN kian melebar.
“Jadi perlu pertimbangan belanja untuk tunjangan serta hak pensiun Menteri baru kelihatannya tiada jadi pertimbangan utama di reshuffle,” paparnya.
Selain membuang anggaran, lanjut dia, tunjangan menteri baru juga tak efektif. Bhima melihat, menteri yang baru masih harus beradaptasi di dalam sisa masa pemerintahan Jokowi.
“Dan 1-2 bulan ketika fase adaptasi bagaimana mau jalankan inisiatif dengan lancar? Sulit rasanya berharap pada peningkatan kinerja menteri baru yang menjabat di tempat waktu super singkat,” beber dia.