ledifha.com – JAKARTA – Angin segar yang tersebut dihembuskan pemerintah pada akhir Agustus lalu ternyata belum dirasakan oleh pengembang rumah subsidi. Sebelumnya pada 28 Agustus lalu, pemerintah melalui Kemenko mengumumkan kuota rumah subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Modal Perumahan) tahun 2024 akan ditambah sebanyak 34 ribu, atau digenapkan menjadi 200 ribu unit.
Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Sektor Perekonomian pada 27 Agustus 2024 ketika mengumumkan kebijakan ini menegaskan, penambahan kuota ini berlaku pada 1 September 2024. Airlangga menambahkan, untuk bantuan FLPP ini sangat dibutuhkan bagi publik berpenghasilan rendah (MBR). Dengan naiknya kuota FLPP diharapkan bisa jadi mengupayakan kemampuan kelas menengah dalam sektor konsumsi, khususnya dalam bidang perumahan.
Namun, hingga minggu kedua September, tambahan kuota yang mana dinanti-nantikan oleh pengembang rumah subsidi belum dapat direalisasikan. Junaidi Abdillah Ketua Umum Aosisasi Pengkode Perumahan kemudian Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menyatakan, hingga ketika ini belum ada realisasi dari kebijakan tersebut, terkait penambahan kuota.
“Tambahan 34 ribu unit ini ternyata belum bisa saja terlaksana. Kami sudah pernah kordinasi dengan berbagai pihak terkait ternyata memang sebenarnya belum ada kejelasan. Jadinya belum sanggup akad kredit serta realisasinya jadi mundur, mudahan-mudahan tidak tertunda,” tegas Junaidi di keteranganya, Kamis (12/09/2024)
Junaidi menambahkan, semoga kebijakan ini bukanlah janji manis oleh sebab itu kita pengembang rumah subsidi, juga khususnya yang digunakan tegabung pada APERSI yang mencapai 3 ribuan anggota berharap kuota tambahan ini segera direalisasikan.
“Dan seharusnya, dalam penghujung akhir jabatan Presiden Jokowi yang tinggal hitungan bulan ini, bisa saja menjadi kado manis bagi pengembang. Karena ini terkait inisiatif pak Jokowi yaitu PSR (Program Sejuta Rumah). Entah kenapa hingga minggu kedua September, ternyata belum direalisasikan. Jangan sampai acara yang mana selama ini sudah ada baik malah menjadi catatan kurang baik diakhir jabatan pak Jokowi,” imbuh Junaidi.
Selain itu, dampak belum direalisasikannya kebijakan ini menghasilkan pengembang lebih tinggi berhati-hati terkait cash flow, jangan sampai kolaps usahanya akibat banyak pengembang miliki kewajiban pembayaran di tempat perbankan yang digunakan tak bisa jadi ditunda. Bahkan para pekerja bangunan atau tukang pada waktu ini berbagai yang digunakan menganggur lantaran tak ada pembangunansejak beberapa bulan ini.
Junaidi berharap, pemerintah segera merealisasikan janjinya oleh sebab itu di penyelenggaraan properti atau perumahan, terus-menerus menggerakkan sektor lainnya. Ada sekitar 180 sektor bidang yang juga akan bergerak jikalau ada perkembangan perumahan.
“Tak hanya sekali itu, penduduk warga berpenghasilan rendah (MBR) yang dimaksud menerima rumah subsidi juga menanti realisasi ini,” tegas Junaidi.