ledifha.com – JAKARTA – Menteri Daya juga Narasumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding Kementerian Keuangan sengaja menyebabkan proyek Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang (Pipa Cisem) Tahap 2 gagal.
Awalnya Bahlil menyampaikan bahwa pihaknya telah lama mengusulkan anggaran sekitar Rp10,8 triliun dengan rincian Rp3,91 triliun untuk belanja operasional lalu rutinitas dalam Kementerian ESDM kemudian sisanya Rp4,2 triliun untuk mendirikan jaringan pipa gas juga yang digunakan lainnya yaitu untuk program-program kerakyatan.
Namun ternyata, Badan Anggaran (Banggar) semata-mata menyepakati Rencana Kerja lalu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Daya lalu Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp3.909.696.998.000. Sehingga jumlah keseluruhan ini tambahan kecil dari anggaran yang disepakati di Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM pada 5 September yang dimaksud lalu sebesar Rp10,8 triliun tersebut.
Diakui Bahlil, lantaran anggaran sekitar Rp3,91 triliun itu telah terjadi disetujui maka pihaknya pun menerima besaran tersebut. Namun dirinya mengajukan permohonan Komisi VII untuk menghasilkan kesimpulan rapat yang kemudian disampaikan terhadap rakyat terkait anggaran yang tak disetujui oleh Banggar tersebut.
“Namun pimpinan harus kita menciptakan juga pada risalah rapat seharus menyampaikan untuk rakyat jangan sampai dianggap Menteri ESDM baru satu bulan terus gak sanggup kerja,” jelasnya di Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Selain itu, Bahlil juga menegaskan apabila terdapat anggaran yang tidak ada disetujui oleh Banggar maka banyak inisiatif yang sudah disusun Kementerian ESDM tentunya akan mandek di setahun ke depan. Salah satunya proyek konstruksi Pipa Gas Cirebon-Semarang 2 juga pipa gas Dumai-Sei Mangkei yang jikalau tak dibiayai oleh negara maka harus dikerjasamakan dengan pihak swasta.
“Untuk urusan ini kan pemimpin terdahulu sudah ada melakukan tender lalu sudah ada selesai. Dan kalau tidak ada dianggarkan artinya memang sebenarnya kita khususnya Kementerian Keuangan mungkin saja sengaja untuk memproduksi acara ini gagal,” tegasnya.
Bahlil juga menekankan terhadap Komisi VII DPR RI untuk tidaklah bertanya perihal perkembangan proyek gas apabila anggaran tak juga turun.
“Jadi pimpinan kalau boleh kalau ini kami saran kami segera kita menimbulkan catatan. Tapi andaikan pun tidaklah ada catatan itu maka kalau boleh rapat-rapat berikutnya jangan tanya kami tentang pipa. Karena apa? Parlemen boleh menanyakan apabila diberikan ruang biaya untuk kami mengerjakan. Jadi kalau tak ada pekerjaan apa yang tersebut mau ditanyakan?,” tegasnya Bahlil.
“Yang kedua kita jelaskan terhadap masyarakat bahwa pipa ini gak bisa saja berjalan. Jadi jangan sampai dianggap kita ini yang dimaksud mandek,” pungkas Bahlil.