ledifha.com – Ibukota Indonesia – Menteri Koordinator Lingkup Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan beberapa kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tetap saja terjaga pada bilangan bulat 5 persen sampai akhir tahun 2024.
"Kemudian untuk capaian 5 persen sampai di area akhir tahun, tadi disampaikan juga untuk kita menggenjot belanja dari kementerian kemudian lembaga," kata Airlangga usai mengikuti sidang kabinet paripurna yang dimaksud dipimpin Presiden Joko Widodo dalam Istana Garuda Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat.
Selanjutnya, kata Airlangga, pemerintah juga menggenjot kebijakan-kebijakan yang tersebut segera ke masyarakat, khususnya kelas menengah, yakni melalui insentif Pajak Pertambahan Skor Ditanggung eksekutif (PPN DTP) untuk sektor properti serta juga untuk sektor otomotif di hal ini untuk kendaraan listrik berbasis sel roda empat tertentu juga berbasis bus tertentu.
"Semuanya diharapkan bisa saja digenjot di area kuartal IV (2024) ini, sehingga pertumbuhan bisa saja kita jaga di dalam 5 persen," ucap Airlangga.
Selain itu, lanjut Airlangga, juga ada kebijakan-kebijakan lain seperti jaminan kehilangan pekerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
"Terkait dengan kebijakan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) di area di BPJS Ketenagakerjaan, itu akan direvisi sehingga mereka itu yang mana mampu eligible untuk mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan, itu sanggup ditingkatkan," kata dia.
"Kemudian benefit untuk mereka yang dimaksud kehilangan pekerjaan, yang dimaksud biasanya 45 persen 3 bulan serta 25 persen 3 bulan berikutnya, itu disamakan semua ke 45 persen," ungkap Airlangga.
Untuk diketahui, JKP merupakan jaminan sosial merupakan uang tunai, konseling, informasi pangsa kerja, dan juga pelatihan untuk pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Adapun, untuk bantuan uang tunai berlaku bulanan hingga 6 bulan, yakni sebesar 45 persen dari upah sebelumnya untuk 3 bulan pertama kemudian 25 persen untuk 3 bulan selanjutnya.
"Jadi, dengan perbaikan-perbaikan serta kita minta juga merekan yang digunakan PKWT bisa saja mengambil jaminan kehilangan pekerjaan sehingga diperluas lagi kriterianya kemudian ini akan disiapkan pada PP serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan," tutur Airlangga.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai bahwa menjaga peningkatan sektor ekonomi RI tetap memperlihatkan 5,1 persen pada semester II Tahun 2024 tidaklah mudah dikarenakan perekonomian global yang digunakan melemah.
Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah akan terus mengawasi faktor konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor lalu impor demi menjaga pertumbuhan perekonomian berada pada tingkat 5,1 persen, bahkan 5,2 persen pada kuartal III kemudian IV.
"Tentu ini tak mudah pada ketika perekonomian global sekarang ini justru cenderung mengalami pelemahan lalu fragmentasi," kata Menkeu ketika memberikan keterangan pers di dalam Kantor Presiden Jakarta, Hari Senin (5/8).
Oleh dikarenakan itu, Menteri Keuangan dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan arahan dari Presiden Joko Widodo akan melakukan beberapa jumlah langkah kebijakan agar pertumbuhan sektor ekonomi tetap memperlihatkan terjaga.