ledifha.com – JAKARTA – Pengamat Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin ada intervensi atau cawe-cawe dari kekuatan dalam luar organisasi Kadin itu sendiri.
Menurutnya intervensi untuk menggantikan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid dengan anak dari Politikus Golkar Aburizal Bakrie, yaitu Anindya Novyan Bakrie sanggup datang dari berbagai sumber, seperti dorongan partai politik, serta lainnya.
“Saya menduga ada kekuatan dari luar Kadin itu sendiri, dapat kekuatan Politik dapat juga tidak, atau kekuatan yang digunakan lainnya,” ucapannya pada waktu dihubungi MNC Portal, Mulai Pekan (16/9/2024).
Sebab Emrus menilai, Arsjad Rasjid sebelumnya juga tidaklah ada riwayat untuk melanggar AD/ART atau persyaratan untuk diselenggarakannya Munaslub sesuai dengan aturan dari organisasi itu sendiri.
Menurutnya, kalaupun ada keterkaitan antar Arsjad Rasjid yang digunakan sempat menjadi bagian dari Tim salah satu Capres di dalam Pilpres 2024 kemarin, yaitu Ganjar – Mahfud, Arjad Rasjid juga sempat mengajukan cuti terlebih dahulu sebelum masuk ke partai politik.
“Saya juga bukan mengamati beliau tiada melanggar AD/ART, beliau menjalankan tugasnya sebagai ketua kadin, kalau misalnya ia sebagai ketua kelompok Ganjar – Mahfud, ia kan mengambil cuti, tidak sebagai ketua kadin,” tambahnya.
Lebih lanjut, Emrus menjelaskan situasi dualisme kepemimpinan Kadin ini pasca diselenggarakannya Munaslub akan menciptakan organisasi bidang kemudian perdagangan yang tersebut terbesar di tempat Indonesia itu tidak ada produktif.
Seharusnya, dikatakan Emrus, organisasi ini bisa jadi memacu peningkatan kegiatan ekonomi Indonesia melalui penguatan industri-industri di dalam di negeri, tanpa harus melibatkan kebijakan pemerintah di area dalamnya.
“Kadin seharusnya tak melakukan Munaslub itu, oleh sebab itu beliau harus fokus menaungi entrepreneur kemudian memajukan perdagangan dan juga bidang di area Indonesia. Kalau itu terjadi seperti itu (Munaslub), kan seperti ada kekuatan-kekuatan kebijakan pemerintah tertentu atau invisible hand (tangan tersembunyi),” pungkasnya.