Asosiasi Ungkap Kendala Penyaluran Logistik yang Perlu Dibenahi Prabowo

Photo of author

By Almahdi Sharique

ledifha.com – JAKARTA – Ketua Umum Himpunan Pengembangunan Jalan Indonesia (HPJI), Hedy Rahadian mengungkapkan berbagai kendala penyaluran logistik yang tersebut perlu dibenahi pemerintahan Prabowo Subianto.

Paparan itu disampaikan Hedy di seminar umum bertajuk “Membedah Inisiatif Penting otoritas Baru kemudian Solusi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045” yang tersebut digelar, di area Kampus Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Baca Juga: Pramono Pastikan Pertemuan Megawati dan juga Prabowo Terlaksana: Ditunggu Aja

Masalah pertama adalah pada infrastruktur jalur logistik itu sendiri yang tersebut belum memadai di dalam seluruh wilayah. “Saat ini jalur logistik dalam Indonesia pada jalan nasional baru dimiliki oleh Pulau Sumatera lalu Pulau Jawa,” kata Hedy.

Masalah kedua adalah kemacetan, yang mana mempengaruhi waktu pengiriman, juga berimplikasi pada peningkatan biaya logistik. Kerugian yang tersebut disebabkan akibat kondisi ini, menurut Bank Dunia, mencapai USD4 miliar atau setara dengan 0,5% Sistem Domestik Bruto (PDB) Indonesia

Selain itu, hambatan pada banyaknya truk yang mana kelebihan dimensi serta muatan, alias Over Dimension Over Load (ODOL). Survei Ditjen Bina Marga 2017-2022, terdapat lebih besar dari 50 persen kendaraan ODOL.

“Banyak jalan kita di keadaan rusak ya, ini kesulitan ODOL ini sampai sekarang enggak selesai,” kata Mantan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR ini.

Dengan banyaknya berbagai hambatan penyaluran logistik via jalan raya itu, Hedy pun menggalakkan pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang untuk mengoptimalkan jalur lain, misalnya via kereta api atau jalur laut. Dia menunjukkan penyaluran logistik pada negara-negara maju di dalam Eropa.

Baca Juga: Prabowo Bakal Pidato pada Peringatan 3 Tahun Kebangkitan Kelas Pekerja

Di sana, penyaluran logistik yang dimaksud melalui jalan raya belaka 70%. Sisanya, 20% menggunakan kereta api serta 10% melalui laut. Di sisi lain, Indonesia 90% masih mengandalkan penyaluran logistik via jalan raya.

“Kalau jarak dekat itu jalan memang benar efisien, tapi kalau jarak menengah itu adalah kereta api yang lebih tinggi efisien. Kalau jarak berjauhan itu laut yang dimaksud lebih lanjut efisien dengan angkutan masalahnya,” kata Hedy.

Dia optimistis, pemerintahan Prabowo-Gibran yang tersebut punya visi melanjutkan pemerintahan Jokowi, dapat menciptakan berbagai perbaikan agar penyaluran logistik lebih lanjut optimal lagi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Sekarang ini, sedang disiapkan Keppres tentang sistem logistik nasional nanti kita harapkan ini bahwa akan bisa jadi dilanjutkan oleh pemerintahan yang digunakan baru ya,” kata dia.

Leave a Comment