ledifha.com – JAKARTA – Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman kemudian Penyertaan Modal (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mencatat Katalog Elektronik (e-Katalog) mampu menghemat anggaran negara hingga beratus-ratus triliun. Jumlah yang dimaksud dibukukan selama satu tahun terakhir.
Menurutnya, satu pembelian item atau barang melalui e-Katalog dapat menghemat dana hingga 40 persen. Meski begitu, Luhut enggan merinci nominal atau bilangan pasti dari anggaran yang ditekan tersebut.
“Sekarang anda tidaklah tahu selama setahun terakhir ini berapa ratus triliun yang dimaksud dihemat KPK, coba dihitung berapa ratus triliun, satu komputer Odo (Deputi Lingkup Perjalanan lalu Sektor Bisnis Kreatif) lapor ke saya satu pembelian laptop, satu item itu mampu menghemat 40 persen dari berapa triliun,” ujar Luhut pada waktu kompetisi Temu Bisnis P3DN VIII, ICE BSD, Selasa (17/9/2024).
Adapun, jumlah total item atau komoditas yang dimaksud tersedia pada e-Katalog naik signifikan. Hingga ketika ini angkanya menyentuh 9,4 jt item yang tersebut telah melakukan registrasi di dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa pemerintahan (LKPP).
Luhut menyebut, pemerintah akan mengelompokan 9,4 jt item tersebut. Selain itu, otoritas akan segera menyusun kebijakan sektor berdasarkan total item yang terdaftar di tempat e-Katalog.
“Sekarang kita lagi mengelompokan itu macam-macam 9,4 jt itu, sehingga itu akan melahirkan satu lapangan usaha policy yang tersebut nanti akan kita mendirikan industri-industrinya untuk mensuplai ke e-Katalog lalu kebutuhan,” paparnya.
“Teman-teman sekalian 9,4 jt itu bukanlah hitungan yang kecil, jadi sebenarnya saya ungkapkan juga untuk bapak Presiden ‘Pak 9,4 jt ini kita sudah ada dapat bikin sektor policy kita’ jadi item apa belaka dari 9,4 jt ini kelompokkan, yang mana kita bangun industrinya supaya itu betul-betul dia captive market dalam di e-katalog tadi,” beber dia.
Di lain siai, Luhut menilai e-Katalog atau perangkat lunak belanja online milik pemerintah dapat mengurangi aktivitas pidana korupsi. Pasalnya, sistem ini sanggup dipantau secara terintegrasi melalui digitalisasi.
Dia memandang, dengan e-katalog versi 6 yang mana diperkenalkan pada Maret 2024 lalu, perkara anomali nilai tukar sanggup terpantau. Sehingga, pihak tertentu tak dapat melakukan kecurangan yang digunakan merugikan negara.