Ledifha.com – JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Sektor Politik, Hukum, serta Ketenteraman (Menko Polhukam) Mahfud MD merasa nasionalisme terlukai mengawasi situasi hukum pada Indonesia pada waktu ini. Negara didikte oleh bandit juga diam saja.
Hal itu disampaikan Mahfud MD di Inisiatif Terus Terang berjudul ‘Jangan Biarkan Negara Didikte Bandit’ yang mana diunggah di area kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (14/1/2025). Awalnya, mantan Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyoroti banyak tindakan hukum hukum di area Indonesia. Antara lain, tindakan hukum korupsi tata niaga komoditas timah yang tersebut merugikan negara Rp300 triliun, persoalan hukum pagar laut, perkara suap hakim yang dimaksud melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, dan juga mobil dinas pejabat negara RI 36 yang Patwalnya dinilai arogan.
“Saya anu Mas, merasa apa ya, pertama kasihan terhadap rakyat, yang tersebut kedua apa ya, rasa nasionalisme saya itu merasa terlukai juga. Bukan semata-mata rasa ketidakadilan, rasa nasionalisme. Masak negara didikti oleh cecunguk-cecunguk begitu. Terluka saya. Hal ini negara begitu besar, diatur oleh bandit-bandit kayak gitu negara diam, pura-pura nggak tahu,” kata Mahfud MD dikutip, Rabu (15/1/2025).
Ketika terjadi suatu kasus, kata Mahfud, rutin kali tidak ada ada pihak yang tersebut mengakui, bahkan saling lempar tanggung jawab dengan dalih tak tahu. Padahal, menurut Mahfud, setiap urusan telah terjadi ada pembagian tugasnya.
“Bahkan untuk menerangkan mobil RI 36 semata saling bilang tak tahu coba. Nggak ada yang digunakan berani menerangkan ini loh aturannya. Baru sesudah ribut juga mengelak, ada yang tersebut ngaku. Oh tidak saya itu, itu mobil saya tapi saya tak ada di area situ,” katanya.
Mahfud menekankan bahwa mobil dinas pejabat tak boleh dipakai orang lain, tanpa ada pejabatnya di tempat dalamnya. Mahfud kemudian menceritakan belasan tahun memakai mobil dinas, istrinya tidaklah boleh naik mobil dinasnya tanpa ada dirinya.
“Apalagi anak, apalagi orang lain, apalagi preman yang mana duduk di area situ, nggak boleh dong. Harus tahu dari menit ke menit, ajudan itu harus mencatatkan data mobilnya dipakai siapa. Nggak boleh orang lain duduk di dalam situ,” tandas Mahfud MD.
“Nah ini jalan dikawal lagi kan, bilang nggak ada orangnya lah, nggak ada inilah, pejabat nggak jujur ini, pejabat nggak jujur. Tersinggung saya, negara kok jadi kayak gini, jadi kayak kampungan,” tandasnya.