Ledifha.com – JAKARTA – Impor empat komoditas pangan utama -beras, jagung, gula konsumsi, dan juga garam- akan segera dihentikan pemerintah mulai tahun 2025, sebagai langkah ambisius untuk mencapai swasembada pangan. Meski kebijakan setop impor pangan patut diapresiasi sebagai langkah menguatkan kemandirian nasional, namun ekonom mengingatkan dampaknya terhadap stok kemudian nilai pangan domestik.
Ekonom lalu Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Ibukota Indonesia (UPNVJ), Achmad Nur Hidayat mengatakan, ketika impor dihentikan, maka ketersediaan stok pangan sepenuhnya bergantung pada kemampuan produksi domestik.
“Jika produktivitas petani tidaklah optimal atau menghadapi tantangan seperti cuaca ekstrem, serangan hama, atau distribusi yang buruk, maka peluang defisit pasokan sangat besar. Situasi ini akan memicu kelangkaan pangan di dalam pasar, yang digunakan berpotensi meningkatkan nilai secara signifikan,” ungkapnya, hari terakhir pekan (17/1/2025).
Ia memberikan contoh pada komoditas beras, dimana fluktuasi kecil pada pasokan rutin kali segera tercermin di kenaikan nilai yang digunakan tajam, mengingat peran vital beras sebagai material pangan pokok penduduk Indonesia.
Selanjutnya lonjakan biaya pangan akan berdampak luas pada daya beli masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah yang mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk permintaan pangan. Ketidakstabilan biaya juga akan menciptakan ketidakpastian bagi sektor perusahaan yang digunakan terkait dengan pangan, termasuk bidang usaha kecil kemudian menengah pada bidang pengolahan makanan.
“Selain itu, tanpa cadangan impor sebagai penyeimbang, ketergantungan pada produksi lokal akan menciptakan pangsa domestik lebih lanjut rentan terhadap guncangan eksternal, seperti pembaharuan iklim atau bencana alam,” paparnya.
Meski kebijakan setop impor ini rentan, dimana keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang mana konsisten serta dukungan terhadap sektor pertanian. Kebijakan ini menjadi sinyal positif terhadap komitmen pemerintah di mewujudkan kemandirian pangan.
“Ada kegelisahan bahwa kebijakan ini lebih lanjut bersifat simbolis atau propaganda urusan politik daripada strategi yang digunakan siap diterapkan secara menyeluruh. Jika harga jual pangan melonjak atau stok domestik tidak ada mencukupi, besar kemungkinan pemerintah akan kembali membuka keran impor untuk meredam gejolak sosial dan juga ekonomi,” jelasnya.
Tantangan