Ledifha.com – JAKARTA – Serikat Petani Kelapa Sawit ( SPKS ) memacu pemerintah menurunkan besaran Pajak Ekspor (Bea Keluar/BK) lalu Pungutan Ekspor (PE) CPO juga produk-produk turunannya (Dana BPDPKS) menjadi 0%. Besaran BK serta PE akan berakibat segera terhadap turunnya daya saing bidang sawit kemudian barang turunannya dengan syarat Indonesia di area lingkungan ekonomi global secara keseluruhan.
“Sebaiknya otoritas Indonesia menjaga serta melindungi lapangan usaha minyak sawit juga hasil turunannya secara holistik, sehingga tetap saja miliki daya saing kuat sebagai primadona bursa minyak nabati dunia,” kata Ketua Umum SPKS Sabarudin di siaran pers, Rabu (9/4/2025).
Menurutnya, keberadaan BK lalu PE akan makin memperberat kondisi dunia usaha perkebunan kelapa sawit milik petani, sebab kian mendapat distorsi berat dikarenakan terkena dampak pajak impor 32% yang mana diterapkan Presiden Donald Trump . Kondisi perdagangan bursa dunia dari beberapa pakar ekonomi, juga menggambarkan akan adanya gelombang badai dunia usaha global akibat penerapan tarif dagang tinggi yang dimaksud dilaksanakan Trump.
Akibatnya, dampak segera akan dirasakan petani kelapa sawit dalam Indonesia. Hasil panen berbentuk Tandan Buah Segar (TBS) sawit akan pula terdampak nilai tukar jualnya. Lantaran, berdasarkan hukum perekonomian pasar, setiap beban baru yang dikenakan, akan terus terdistribusi hingga mata rantai yang mana paling lemah. “Posisi paling lemah sepanjang mata rantai produksi minyak sawit secara umum berada di dalam pihak petani kelapa sawit,” jelasnya.
Oleh karenanya SPKS memohonkan pemerintah untuk menurunkan BK serta PE terhadap CPO kemudian komoditas turunannya sanggup diturunkan menjadi 0%. Sambil terus memperhatikan gejolak kegiatan ekonomi yang akan timbul akibat penerapan tarif dagang baru Amerika Serikat ini.
“Kondisi perdagangan dunia, selama ini selalu berdiskusi mengenai hambatan perdagangan seperti tarif serta non tarif. Tapi dengan adanya penerapan tarif dagang baru yang sangat besar, seolah-olah meniadakan semua perundingan dagang yang telah terjadi dijalankan selama ini,” jelasnya.
SPKS memperkirakan adanya langkah tarif dagang Presiden Trump juga akan mendistorsi permintaan CPO serta produk-produk turunan sehingga akan menurunkan biaya jual TBS hasil panen petani. Diperkirakan harga jual akan turun berkisar 2 hingga 3% atau sekitar Rp60-100 per kg TBS. Turunnya tarif jual petani, tentu akan terbantu dengan diturunkannya BK lalu PE hinga 0%, sehingga nilai jual TBS hasil panen petani akan stabil.
SPKS juga mengingatkan akan kerja-kerja petani yang tersebut telah lama dilaksanakan di menerapkan praktik budidaya terbaik dan juga berkelanjutan guna menggalakkan terbukanya bursa baru pada pangsa global. Usaha petani ini, harusnya mendapat dukungan dari pemerintah, guna menerapkan mandatori Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai landasan pengembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia.
Kondisi perkebunan kelapa sawit sendiri sudah pernah melakukan berbagai perubahan. Melalui penerapan praktik budidaya terbaik lalu berkelanjutan, dalam mana pemeliharaan vegetasi perkebunan, menjadi konsen dari setiap bidang usaha yang mana dilakukan. Melalui penerapan prinsip juga kriteria berkelanjutan, maka keperluan biaya pemeliharaan perkebunan kelapa sawit juga kian meningkat dewasa ini.
Pentingnya penurunan BK serta PE menjadi 0%, menurut Sabarudin, juga dibutuhkan secepat mungkin. Di sisi lain, pemerintahan juga perlu mengawasi perdagangan berbagai sektor barang kemudian jasa lainnya, sebagai pendukung perkebunan kelapa sawit, seperti pupuk lalu sarana prasarana bukan naik harga jual jualnya.
Melalui antisipasi sedini mungkin saja ini, SPKS berharap akan kondusifitas perkebunan kelapa sawit akan tetap saja terjaga keberlangsungannya. Kondisi ini sangat penting bagi petani kelapa sawit, supaya kinerja perkebunan kelapa sawit mampu terus meningkatkan produktivitasnya sehingga dapat membantu negara memunculkan devisa dari pelanggan CPO serta produk-produk turunannya.
Kondusifitas juga akan memperkuat acara ketahanan pangan dan juga energi yang dijalankan Presiden Prabowo, dengan menggerakkan partisipasi berpartisipasi dari suplai pasokan komponen baku CPO dari kebun petani kelapa sawit, sehingga penduduk memiliki kemandirian ekonomi. “Petani kelapa sawit dapat berdiri diatas kakinya sendiri kemudian bekerja keras membantu pemerintah menyuplai keinginan pangan lalu energi di negeri,” ungkapnya.