Ledifha.com – JAKARTA – Laporan terbaru dari Bloomberg pada Hari Jumat (11/4) mengungkap realitas yang tersebut mengejutkan: sebagian taipan Indonesia diketahui memindahkan dananya secara besar-besaran ke luar negeri. Fenomena ini menyebabkan keprihatinan mendalam, teristimewa pada berada dalam situasi kegiatan ekonomi nasional yang digunakan sedang diuji.
Wakil Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, lalu Wisata Pimpinan Pusat (MEBP PP) Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna, menyatakan keprihatinannya terhadap fenomena tersebut. Ia menilai para taipan seperti tak miliki tanggung jawab moral terhadap negeri yang tersebut selama ini memberi dia berbagai kemudahan serta keuntungan bisnis.
“Para taipan itu seperti vampir yang tersebut menghisap darah rakyat. Ketika sektor ekonomi di tekanan, mereka justru berbondong-bondong kabur, memindahkan aset ke luar negeri dengan dalih rasionalitas pasar,” ujar Mukhaer di keterangannya, Hari Sabtu (12/4).
Mukhaer menyoroti bagaimana para konglomerat yang dimaksud mengembangkan narasi ketidakpastian politik, ketidakdisiplinan fiskal, kemudian ketakutan irasional untuk membenarkan pelarian modal ( capital outflow ) ke luar negeri. Bahkan, beberapa di tempat antaranya diketahui menjabat pada tempat strategis urusan politik sekaligus menguasai bidang usaha di negeri.
“Mereka menggunakan perusahaan cangkang untuk membeli properti di dalam luar negeri, khususnya di tempat Dubai lalu Abu Dhabi, yang menjadi tempat favorit para pelarian modal,” jelas Mukhaer.
“Ini bukanlah semata-mata perihal ekonomi, tapi juga menyangkut etika kebangsaan.”
Ia menilai bahwa selama ini para taipan berbagai menikmati privilege dari negara: mulai dari akses eksploitasi sumber daya alam seperti batubara, migas, nikel, hingga sawit juga sektor keuangan. Namun, ketika negeri menghadapi tantangan, dia justru lari juga menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Lebih jauh, Mukhaer mempertanyakan, komitmen para pebisnis elite terhadap nasionalisme ekonomi. Ia khawatir nasionalisme semata-mata menjadi jargon kosong tanpa komitmen nyata pada tindakan perekonomian yang digunakan adil juga berpihak pada rakyat.
“Apakah kita sedang menyaksikan dwifungsi oligarki? Atau ini semata-mata mengenai para taipan bukan lagi mendapat ‘kue’ dari rezim baru?” kritik Mukhaer.